Fungsi Pajak Dan Syarat Pemungutan Pajak


Pada artikel sebelumnya sudah saya tuliskan Definsi Pajak baik secara undang-undang maupun menurut ilmuan. Dan pada artikel kali ini saya akan menguraikan fungsidan syarat pemungutan pajak yang sering kita lakukan di negara Indonesia ini. Mari simak selengkapnya sampai selesai.


Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiyayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (cregulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras yang bertujuan untuk mengurangi mengonsumsi minuman keras di negara ini

b. Pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang yang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya merngenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun pedagang, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansiil)
sesuai dengan fungsi budgetair , biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan dapat mendorong masyarakat dalam mmenuhi kewajiban perpajaknnya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatn untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Sumber: Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2016:4-5).

Daftar pustaka: Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

0 Response to "Fungsi Pajak Dan Syarat Pemungutan Pajak"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel